Pertanyaan itu tentu saja muncul karena sekarang Medan dikenal sebagai pelanggan banjir. Banjir di kota Medan tidak lagi terkait dengan banjir siklus alami. Siklus alam dapat dihitung lima puluh tahunan, dua puluh tahunan, empat belas tahunan atau berapa saja yang secara teori memang sudah jadi kodrat alam, tetapi banjir di Medan dipastikan terjadi setiap ada hujan. Hujan di hulu, sungai meluap. Hujan di hilir, kampung tergenang. Tidak terhitung kerugian yang merundung masyarakat setiap ada banjir. Perabot rumah tangga rusak, kendaraan mogok karena mesin kemasukan air, BBM terbuang percuma karena macet, atau tenaga dan waktu habis menguras air dari dalam rumah. Mungkin perlu dihitung dan diperbandingkan mana yang lebih banyak kerugian uang yang telah dikeluarkan masyarakat, atau besarnya dana yang belum dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi banjir secara tuntas.
Jakarta, Surabaya dan Semarang sebagai kota pantai selalu dilanda banjir karena letaknya memang sedikit saja di atas permukaan laut. Medan berbeda. Nienhuys telah menentukan titik nol kota Medan di ketinggian 25 meter diatas muka laut. Keberadaan kota Medan memang tidak bisa dipisahkan dari nama Yacobus Nienhuys yang masuk ke Kuala Deli tanggal 6 Juli 1863. Nienhuys datang atas undangan Said Abdullah Bilsagil yang sahabat Sultan Mahmud Perkasa Alam untuk berinvestasi membangun Tanah Deli. Saat itu pusat interaksi sosial masyarakat adalah di daerah Labuhan yang tidak jauh dari muara Sei Deli. Labuhan memang sudah lama jadi kota pelabuhan Internasional, karena menurut catatan sejarah, sudah berbagai bangsa asing yang mengunjungi Tanah Deli sejak abad 14. Karena terlalu dekat dengan pantai dan dikhawatirkan terjadi banjir, Nienhuys memindahkan pusat interaksi sosial masyarakat Deli dari Labuhan ke dekat daerah pemukiman yang dibangun Guru Patimpus. Jadilah daerah Tanah Lapang Merdeka sebagai titik pusat kota Medan. Didirikanlah berbagai fungsi bangunan, mulai dari Jalan Putri Hijau hingga ke Avros di Kampung Baru.
Nienhuys tidak main-main. Bila kota pantai selalu akrab dengan banjir, Nienhyus tidak mau kota yang dibangunnya mengalami nasib yang sama. Pematangan lahan tapak kota dimulainya dengan membangun drainase. Drainase adalah saluran buangan air yang mengalirkan seluruh air yang tergenang. Bukan jadi sumber banjir karena selalu tersumbat. Keberadaannya bukan sekedar proyek. Tidak tanggung-tanggung. Dibawah pusat kota yang pada waktu itu hanyalah sekitar Kesawan dan Kanton dan Jalan Sutomo dibentang drainase primer ukuran tiga kali empat meter. Saluran sekundernya berbentuk oval ukuran sembilan puluh kali seratus duapuluh centimeter. Secara keseluruhan, pusat kota memang sudah dijamin bebas dari genangan, karena air pasti segera melesap ke drainase dan terbuang ke Sei Deli.
Nienhuys sangat yakin Medan yang dirancangnya sebagai sebuah kota pusat perkebunan harus berkembang jadi kota madani yang menjamin hak azazi warganya terhadap lingkungan yang sehat dan nyaman. Para pendatang dari mancanegara baik sebagai pengusaha kebun maupun pedagang harus merasa Medan adalah kota yang sangat layak untuk dikunjungi dan dihuni. Semua disediakan. Lapangan Benteng dibangun sebagai sebuah lapangan bola yang tetap kering walau bermain dalam suasana hujan. Lapisan ijuk dan pasir di bawahnya menjamin tidak akan ada genangan air. Kantor pos dan rumah sakit dirancang dan dibangun sangat layak, bahkan sampai saat ini. Ada De Zon di hadapan restauran Tip Top sebagai supermarket. Ada hotel, perkantoran, pertokoan yang memenuhi semua kebutuhan pengusaha besar. Semua merupakan areal bebas banjir. Ruang terbuka hijau ditumbuhi dengan tanaman mahoni, asam jawa, mangga dan bunga tanjung. Pusat perdagangan (central pasar) dibangun sangat manusiawi. Bahkan Jakarta saja baru dekade terakhir ini memiliki pasar tradisional seperti yang telah dimiliki Medan sejak lama. Sayang bangunan tersebut musnah dilalap si jago merah dan tak tergantikan..
Medan sebagai kota bebas banjir bermula dari ide Nienhuys dan diikuti pengelola kota berikutnya dengan konsisten. Selain sungai Belawan di arah Barat, ada Sei Deli di inti kota yang menampung dan menyalurkan air hujan maupun penggunaan domestik. Pengembangan kota dan pertumbuhan penduduk arah Timur juga diantisipasi dengan membangun saluran air buatan. Masuk dari daerah Teladan, melintas di kota Matsum terus ke Sei Kera, direntang saluran air terbuka hingga ke Paluh Pegatalan dan masuk ke Kuala Deli di Muara Sei Deli. Saluran ini cukup lebar dan dalam. Semua jenis limbah masuk, baik limbah rumah tangga maupun industri. Penguraian bahan organiknya yang kekurangan oksigen menyebabkan air menjadi hitam dan berbau busuk. Saluran terbuka ini memang lebih dikenal sebagai parit busuk. Bila saat ini jalan Ismailiyah tak putus dirundung banjir, tentu ada yang salah dari cara pengelolaan saluran parit busuk. Yang pasti kedalamannya sudah sangat berkurang karena sedimen. Kondisi ini menunjukkan kita tidak memahami fungsi serta tidak tahu cara mengelola saluran air terbuka ini.
Belanda bukan hanya mengantisipasi banjir wilayah pemukiman akibat curah hujan. Banjir di hulu sungai yang berpotensi mengganggu masyarakat Medan karena meluapnya Sei Deli dan Sei Belawan juga sudah diperhitungkan jauh ke depan. Tindakan nyata penyelamatan oleh Belanda adalah dengan menetapkan daerah kedua hulu sungai ini sebagai kawasan konservasi. Lau Debuk-debuk (1924) dan Sibolangit (1938) di tetapkan sebagai taman wisata dan cagar alam, dan diikuti Pemerintah RI yang menetapkan hulu Sei Deli dan Sei Belawan ini sebagai daerah dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Daerah Sibolangit memang memiliki arti sangat penting bagi masyarakat Medan. Sejak tahun 1905 Belanda melalui NV Waterleiding Maatschappij telah mendistribusikan air bersih ke Medan yang dikumpul dari daerah Sibolangit. Dengan 27 titik tangkap (bronkaptering), mata air Sibolangit mampu memasok air bersih mencapai enam ratus liter perdetik. Bila dikelola dengan baik, hutan di sekitar daerah hulu Sei Deli dan Sei Belawan selain dapat memasok air bersih, juga dapat meredam terjangan banjir bagi wilayah Medan. Kembali disayangkan, daerah yang seharusnya hutan rimbun sekarang rusak karena alih fungsi lahan yang tak terkendali.
Tahun 1956, Medan mengalami banjir dahsyat. Hutan saat itu masih baik. Tegakan pohon maupun lapisan humus di lantai hutan belum terganggu. Mengapa masih terjadi banjir?. Penyebab banjir bukan hanya kerusakan hutan. Curah hujan yang tinggi, penyempitan badan sungai dan sedimen, serta kondisi kedalaman kuala muara sungai merupakan faktor lain yang juga jadi penentu kualitas banjir. Tahun 1956 banjir terjadi karena hujan lebat terus menerus selama tiga hari. Tahun 2009 bulan September, kualitas genangan yang hampir sama di kota Medan terjadi hanya disebabkan hujan selama tiga jam. Tanggal 29 Desember 2001 terjadi banjir yang sama kualitasnya dengan tahun 1956. Mungkin bisa dinyatakan sebagai banjir lima puluh tahunan. Hanya berselang lima belas hari (14 Januari 2002), terjadi banjir yang sama kualitasnya dengan tahun 1956. Tentunya banjir kedua ini tidak bisa lagi dinyatakan sebagai banjir siklus lima puluh tahunan.
Kota Medan membentang miring mulai dari Selatan hingga Utara di Belawan dengan ketinggian 37,5 hingga 2,5 di atas permukaan laut. Pusat kota yang terletak di ketinggian 25 meter di atas permukaan laut memang tidak pantas jadi pelanggan banjir. Banjir di Medan tidak dapat disalahkan karena faktor alam semata. Medan memiliki dua saluran drainase alami besar, dan satu buatan. Masih ada lagi saluran alami lainnya yang membelah kota Medan seperti Sei Bandera, Sei Sikambing, Sei Putih, Sei Babura dan Sei Sulang-Saling. Sayang sekali tidak dimanfaatkan dengan baik. Sungai Deli dan Sei Kerah atau parit busuk sudah mengalami pendangkalan parah hingga ke muara. Lebih tigaperempat areal Kuala Deli sebagai muara Sei Deli dan Parit Busuk sudah dipenuhi sedimen. Drainase di seluruh areal kota Medan hampir dipenuhi sedimen dan gulma. Pengorekan yang dilakukan secara sporadis dan hasil korekan yang tidak langsung diangkat, tetap jadi masalah bagi masyarakat.
Makin rendahnya perbandingan lahan yang mampu menyerap air dan kedap air, menyebabkan semua curah hujan sangat potensial jadi penyebab banjir. Sistem drainase lama tidak berfungsi dan belum diperbaiki. Limpasan air dari bangunan baru justru menambah beban lagi. Mengembangkan kota Medan terlihat tidak lagi mengutamakan pembangunan sistem drainase seperti yang dicontohkan Belanda tempo doeloe. Seharusnya inspeksi pertama dalam penerbitan izin bangunan ditujukan pada sistem drainase, baik dalam bangunan maupun secara umum pada satu wilayah hingga ke saluran primer. Karena ketidak pahaman, sistem drainase pembangunan daerah baru seakan tidak diselaraskan sistemnya dengan drainase yang telah ada. Tidak ada evaluasi daya tampung dan efektivitas alirannya. Pembangunan baru seakan tidak boleh dihambat. Kalau nanti akibatnya ada aliran air yang terhambat, itu lain cerita. Bukankah pembangunan perlu berlanjut. Perbaikan drainase dan jalan yang cepat rusak karena selalu tergenang air, juga merupakan keberlanjutan pembangunan.
Bila masih ada yang bertanya, kok Medan bisa jadi kota pelanggan banjir?. Jawabannya jelas karena pengelolaan lingkungannya yang tidak benar. Pengelolaan termasuk kebiasaan masyarakat, perencanaan pengembangan dan pemeliharaan serta mungkin juga alokasi anggaran serta pengawasan pelaksanaannya. Sebenarnya tidak ada alasan masih membiarkan Medan jadi pelanggan banjir. Pengetahuan, teknologi, institusi, organisasi, dana dan data cukup tersedia untuk dimanfaatkan. Hanya efektivitas perlu ditingkatkan agar semua tepat guna, tepat cara dan tepat hasil. Mungkin perlu model kepemimpinan yang memahami masalah dan memiliki kemampuan dan tanggungjawab merealisirnya. Kita berharap tahun 2010 masyarakat dapat memilih Walikota yang memiliki visi untuk mewujudkan kembali Medan yang bebas banjir, karena dulu dirancang memang seperti itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar